Penulis Lainnya

Batonggan Pinem


Suatu Telaahan atas Prosedur Pelaksanaan Ruislag


24 September 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 97, Hlm. 28-32, Desember 2004.

Praktek administrasi pembangunan berupa ruislag mempengaruhi administrasi negara dan administrasi niaga. Pengaruhnya terasa dibidangnya hukum administrasi keuangan dan administrasi barang. Dibidang hukum, ruislag berkembang dalam bentuk khusus yang berakar dari pejanjian perdata biasa sebagai suatu public-private partnership arragements dan kurang memperdulikan kaidah tata urutan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, sehingga ruislag sebagai suatu tindakan hukum dalam hukum administrasi negara sampai saat ini belum mempunyai dasar hukum yang cukup kuat.
2004_ART_PP_PEME12_89.pdf


Menertibkan Pelaksanaan Hukum Ibarat Membenahi Benang Kusut


23 September 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 102, Hlm. 9-10, November-Desember 2005.

Sebagaimana negara hukum, sejak awal berdirinya 17 Agustus 1945, Indonesia sudah dan terus menerus membenahi dan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum dan peraturan perundang-undangan itu dituangkan dalam bernagai bentuk mulai dari tingkat yang lebih tinggi sampai peraturan pelaksanaannya ditingkat bawah.
2005_ART_PP_PEME11_107a.pdf


Makna UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bagi Pelaksanaan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan


17 September 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 91, Hlm. 30-31, September-Oktober 2003

Walaupun pada umumnya tidak mengganggu, tapi terkadang sangat merisaukan kalau Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditolak kehadirannya untuk melakukan suatu pemeriksaan pada suatu entitas tertentu. Penolakan terhadap kehadiran Tim Pemeriksa BPK disebabkan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berpendapat bahwa bukan wewenang BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara pada entitas yang mereka pimpin.
2003_ART_PP_PEME09_48a.pdf


Untuk Meraih Citra Postif Bekerjalah Sesuai dengan Undang-undang


01 Mei 2006 / Majalah Pemeriksa, No. 103, Hlm. 21-23, Januari-Februari 2006

Tugas menyelenggarakan pemerintah negara memerlukan dukungan pembiayaan yang cukup dan dikelola secara baik oleh pihak yang diberi kuasa dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan negara.
2006_ART_PP_PEME104_Batongan_04.pdf